Tidak Kompetennya Koalisi Prabowo yang Sering Klarifikasi

Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno sebagai capres yang sering menyebarkan kebohongan, mengakui, lalu melakukan klarifikasi. Seolah-olah kesalahannya tidak seberapa. Padahal, tingkat berbahayanya luar biasa. Banyak sekali daftar kebohongan yang pernah dibuat Prabowo-Sandiaga Uno, mulai dari Indonesia bubar pada 2030 sampai yang terkini, yakni tentang pernyataannya yang menyebutkan Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia. Ya. Prabowo-Sandiaga Uno layak menyandang predikat koalisi klarifikasi. Sangat berbahaya apabila capres yang bicara tanpa data seperti ini berhasil menduduki jabatan pemerintahan.

Mungkin karena soal hoax begitu melekat dalam diri pasangan Prabowo – Sandiaga, maka ketika menyaksikan debat capres, yang saya tunggu-tunggu adalah ketika ada hoax yang dilempar oleh Prabowo – Sandiaga. Benar juga, ada beberapa hal yang patut dicurigai, ketika disebut oleh Prabowo maupun Sandiaga. Ada juga yang langsung ketahuan sebagai hoax, karena pengetahuan umum saja. Akhirnya bisa dibuat sebuah daftar panjangnya, berikut ini.

Kepala Desa Dipenjara Karena Dukung Prabowo. Hal ini diungkap Prabowo ketika bicara tentang penegakan hukum. Dia mengatakan ada kepala desa di Jawa Timur yang ditangkap karena menyatakan dukungan terhadap Prabowo – Sandiaga.

Dilansir detik.com, kepala desa yang dimaksud adalah Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono. Suhartono atau Nono, yang dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu 2019. Dia menggalang massa ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sampangagung, Minggu (21/10).

Di dalam persidangan, terungkap jumlah orang yang dikerahkan Nono mencapai 200 orang. Dia menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu per orang.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nono bersalah. Nono dijerat Pasal 490 juncto Pasal 282 UU Pemilu 7/2017.

No comments:

Powered by Blogger.