BPK Kawal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan – Kilasbaca.com

KUDUS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus mengawal pelayanan dan mengawasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menjadi pembicara dalam Sosialiasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Gripta Kudus, Kamis (21/3/2019). Foto: metrojateng.com/dok Istimewa

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis mengatakan, warga yang mengalami permasalahan terkait BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung menyampaikan laporan sehingga bisa ditindaklanjuti secepatnya.

“Warga jangan segan jika mengalami atau menemukan hal yang tidak sesuai terkait layanan atau kinerja BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya saat menjadi salah satu pembicara dalam Sosialiasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Gripta Kudus, Kamis (21/3/2019).

Berdasarkan pemeriksaan, BPK juga telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini diikuti sedikitnya 250 orang dari kalangan guru, pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kudus dan sekitarnya.

Menurut Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk investasi jangka panjang dan perlindungan dari hal tak terduga di masa depan.

Sementara itu, saat menyampaikan pidato sambutannya, Bupati Kudus M Tamzil sangat mengapresiasi diselenggarakannya acara tersebut.

“Perlu diapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan ini. Selain itu ke depannya, kinerja BPJS juga harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto  menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang sangat baik bagi masyarakat.

“Saat ini, bagi yang mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti akses kredit murah untuk rumah, juga diskon di beberapa merchant yang bekerja sama dengan kami,” kata Agus.

Sesuai Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,  BPK RI menjadi salah satu lembaga eksternal dan independen yang melakukan pengawasan terhadap BPJS.

Di BPK sendiri, BPJS merupakan salah satu objek pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI. Selain BPK, tugas pengawasan terhadap BPJS juga dilakukan oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). (ang)


Artikel yang berjudul “BPK Kawal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan – Kilasbaca.com” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Powered by Blogger.