Biro Reklame Minta Izin Pemasangan Reklame Dipermudah – Kilasbaca.com

SEMARANG – Permasalahan perizinan dan estetika serta tata letak reklame menjadi sorotan dalam rapat paripurna public hearing materi raperda (rancangan peraturan daerah) tentang reklame di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (17/6/2019).

Kegiatan public hearing materi raperda (rancangan peraturan daerah) tentang reklame yang digelar di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (17/6/2019).

Dalam rapat yang dihadiri anggota Pansus Raperda Reklame DPRD Kota Semarang, OPD dan biro reklame membicarakan masalah perizinan pemasangan reklame diminta para pengusaha biro reklame harus dibuat lebih sederhana.

‘’Banyak reklame dipasangi stiker kuning karena belum berizin atau bayar pajak. Karena itu kami berharap ada penyederhanan perizinanan,’’ kata peserta public hearing, Aji.

Peserta lain, Kadek menyoroti banyak pemasangan reklame yang merusak estetika dan keindahan kota. Sehingga kondisi kota menjadi hutan reklame.

Dia berharap, dalam perda atau perwal tentang reklame nanti tata letak dan peruntukan reklame harus diatur dan diawasi secara ketat. Harus jelas radius yang diperbolehkan untuk dipasang reklame.

‘’Misalnya di sekitar kantor pemerintahan, harus diperjelas berapa radius dari kantor pemerintah dan besarannya. Begitu juga di Kota Lama dan di titik lainnya yang boleh untuk reklame,’’ ujarnya.

Rahman, peserta lainnya juga mempertanyakan banyaknya reklame sifatnya non permanen yang dipasang di sekitar tempat-tempat ibadah.

‘’Aturannya harus diperjelas kapan reklame non permanen harus dicabut. Contoh di sekitar Masjid Baiturrahman, banyak spanduk yang sangat mengganggu keindahan masjid,’’ kata Rahman.

Menanggapi hal itu, Anggota Pansus Raperda Reklame Lina Aliana menuturkan mendukung perlunya penataan reklame di sekitar kantor pemerintahan, termasuk di tempat ibadah seperti masjid atau gereja.

Dia sudah menyampaikan kepada pihak eksekutif agar radius tidak terlalu dekat dengan kantor pemerintah. Semangatnya bukan untuk menghalangi pengusaha, tapi semata untuk menjaga marwah dari kantor pemerintahan.

‘’Bahkan kami mengusulkan radius minimal 500 meter. Penggunaan titik reklame juga harus sesuai peruntukan, misalnya untuk bilboard, spanduk atau lainnya. Semua itu harus diatur secara detail dalam perwal,’’ terangnya.

Lina juga menyampaikan di tempat-tempat ibadah seyogyanya tidak dipasangi reklame non permanen. Supaya tidak mengganggu estetika dan pengelola tempat ibadah tersebut.

Sementara itu, Beta Marhendriyanto dari Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang yang mewakili Pemkot Semarang mengatakan, usulan dan masukan dari peserta public hearing tersebut akan diperhatikan dan jadi kajian untuk penyempurnaan raperda reklame.

Menurutnya, penetapan titik-titik reklame yang sudah ada akan dikaji kembali sesuai usulan dan masukan. Termasu seperti usulan tidak boleh ada reklame yang sifatnya non permanen di sekitar tempat-tempat ibadah.

‘’Perizinan kami usahakan juga lebih mudah seperti diharapkan masyarakat. Misalnya tidak perlu lagi sertifikat tanah, tapi cukup ada perjanjian kerjasama (pengusaha biro reklame) dengan pemilik tanah,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait banyaknya reklame yang dipasangi stiker kuning, hal itu kebanyakan karena belum bayar pajak. Sedangkan yang belum berizin akan dibongkar setelah diberikan dan mengabaikan peringatan untuk urus perizinan. (duh)

Ucapan Lebaran 1440

Artikel yang berjudul “Biro Reklame Minta Izin Pemasangan Reklame Dipermudah – Kilasbaca.com” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Powered by Blogger.