Alasan Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2018 Pemkot Semarang – Kilasbaca.com

SEMARANG – Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tahun anggaran 2018. Raperda tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

 Penandatanganan berita acara persetujuan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu (10/7/2019).

Dalam laporannya, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018, H Sodri SH mengatakan, dalam melakukan pembahasan Raperda, Pansus telah melaksanakan berbagai kegiatan.

‘’Mulai melakukan penyusunan agenda kegiatan, rapat pendapat umum, studi komparasi ke Kabupaten Badung, membahas penyampaian pendapat akhir fraksi, hingga perumusan hasil pembahasan Raperda,’’ katanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang yang dihadiri Plh Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, Rabu (10/7/2019).

Menurur Sodri, setelah melakukan seluruh kegiatan tersebut serta mengadakan pembahasan dengan pemerintah kota, dan memperhatikan pendapat, usul dan saran. Maka Pansus sepakat untuk mengambil keputusan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna ini.

Adapun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018 yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda tersebut, terdapat rinciannya. Perincian realisasi anggaran tahun 2018 adalah pendapatan sebesar Rp 4.234.394.060.362.

Sedangkan belanja mencapai sebesar Rp 4.506.407.629.744, sehingga terdapat defisit belanja senilai Rp 272.013.569.382. Sedangkan pembiayaan disebutkan penerimaan mencapai Rp 452.634.816.216, dan pengeluaran sebesar Rp 4.292.787.000, sehingga terdapat surplus Rp 448.342.029.216.

Dengan pembiayaan yang surplus tersebut kemudian digunakan untuk menutup defisit, sehingga jumlah anggaran pembiayaan tersisa Rp 176.328.459.834.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang memimpin rapat paripurna menambahkan, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pemeriksaan keuangan daerah Kota Semarang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diharapkan menjadi motivasi dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja Pemkot Semarang.

‘’Walaupun ada temuan delapan pengendalian intern dan enam temuan terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Tapi dari semua temuan itu sudah diperbaiki oleh masing-masing OPD. Karena itu Dewan dalam rapat paripurna bisa menyetujui apa yang disampaikan Pansus,’’ tegasnya.

Harapannya, dalam anggaran tahun 2019 mendatang laporan keuangan daerah Kota Semarang tidak ada temuan sama sekali. Selama ini setiap tahun selalu ada temuan. Walaupun temuan tersebut diakui tidak ada nilai kerugian negaranya.

‘’Tapi itu sebagai catatan agar ke depan lebih baik. Bisa melaksanakan APBD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,’’ tandasnya.

Sementara itu, Plh Wali Kota Semarang Hevarita G Rahayu mengatakan terimakasih atas kesepakatan Dewan menyetujui penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018. Pihaknya siap menjalankan seluruh rekomendasi yang disampaikan Dewan. (duh)


Artikel yang berjudul “Alasan Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2018 Pemkot Semarang – Kilasbaca.com” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Powered by Blogger.